Perlahan tapi pasti: melawan suap dan korupsi

Tanggal: 20 Oktober 2014
Oleh: Silviana Puspita

Bagaimana cara BP beroperasi di negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang tinggi[1] dan tetap setia terhadap prinsip-prinsip bekerja “dengan cara yang jujur, terhormat dan bertanggungjawab”? Program global penghargaan karyawan BP, Helios Awards, tahun ini memilih untuk memberi penghargaan dan menampilkan upaya tim Procurement and Supply Chain Management (PSCM) BP Indonesia dalam menghadapi tantangan ini.

Resiko suap dan korupsi untuk BP di lingkungan seperti ini tidak hanya berupa resiko yang berkaitan dengan reputasi. Tentu saja  ada resiko hukum baik bagi BP maupun  para kontraktor yang bekerja untuk BP  di Indonesia, karena semua pihak  harus taat terhadap hukum dan peraturan Indonesia tentang korupsi, dan juga hukum internasional termasuk  UK Bribery Act dan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) milik Amerika Serikat.

Tim PSCM BP Indonesia menjawab tantangan ini dengan berbagai cara. Tim ini telah menyempurnakan dan melaksanakan proses Uji Tuntas Anti Korupsi untuk pihak ketiga, dengan melakukan analisa terhadap kontraktor serta para calon kontraktor. Uji Tuntas ini juga mengidentifikasi, menilai dan melakukan pencegahan terhadap resiko suap dan korupsi yang ada. Hasilnya adalah sebuah pusat data kontraktor yang dikategorikan berdasarkan jenis resiko, misalnya resiko tinggi akibat memiliki reputasi korupsi, resiko tinggi akibat resiko bisnis, dsb.

Membuat kategori kontraktor berdasarkan tingkat resiko ABC (Anti Bribery and Corruption – anti suap dan korupsi) ini akan dapat menyempurnakan proses pengelolaan resiko ABC, karena membantu BP mengidentifikasi pihak ketiga mana yang memiliki resiko lebih tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus, pemantauan dan tindakan pencegahan ekstra.

Tim PSCM bersama dengan tim Ethics & Compliance (E&C) kemudian akan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kesadaran kontraktor-kontraktor baru, para peserta lelang (dan untuk mengingatkan kembali para kontraktor) tentang Kode Etik dan persyaratan kontrak BP – termasuk bahwa BP tidak mentolerir (zero tolerance) suap dan korupsi dan penerapan sistem penilaian resiko ABC yang ketat.

Sebagai tambahan, tim tersebut tiap tahun menyelenggarakan ‘Code of Conduct Forum’/ Forum Kode Etik bagi seluruh kontraktor dan suplaier aktif. Dengan bekerja sama dengan tim E&C, mereka juga menyelenggarakan lokakarya pengelolaan resiko ABC dan sesi pelatihan komprehensif terhadap para kontraktor dengan tingkat resiko tinggi. Tiap tahun para kontraktor diharuskan untuk mengirim Sertifikat Kepatuhan ABC (Annual Certificate of Compliance – AcoC) sebagai bukti bahwa mereka telah mematuhi seluruh klausul anti-korupsi di dalam kontrak, serta telah melaporkan semua isu-isu ketidakpatuhan kepada BP.

Beberapa waktu yang lalu, sebuah Indikator Kunci Kinerja  Anti Suap dan Korupsi (ABC KPI) telah diluncurkan untuk melacak resiko ABC para kontraktor kami yang memiliki tingkat resiko sangat tinggi (ultra-high) dengan menggunakan warna merah, kuning dan hijau (hijau mengindikasikan kinerja yang baik). Hal ini telah menjadi alat insentif penting bagi komunitas kontraktor BP untuk berperilaku baik.

Dapat dimaklumi, ada beberapa kontraktor yang awalnya skeptis terhadap motif-motif BP dalam mengimplementasi dan melakukan proses perbaikan-perbaikan ini. Namun BP mampu mengatasi perasaan skeptis, dan bahkan memperoleh dukungan antusias dari komunitas kontraktor. BP berhasil menangani rasa tidak percaya tersebut dengan kesabaran dan konsistensi, dengan penekanan terhadap manfaat dan pentingnya berbisnis secara etis (baik untuk Indonesia maupun bagi para kontraktor itu sendiri), dengan tetap membuka pintu untuk pendampingan pelatihan dan pendampingan khusus ABC kepada para kontraktor yang membutuhkan, serta dengan melakukan peninjauan  terhadap kebijakan dan peraturan pengelolaan resiko ABC para kontraktor baik yang terkait proyek-proyek BP maupun operasional mereka secara umum.

Kini para kontraktor mulai dapat merasakan manfaatnya. Mereka senang memiliki sekutu dalam melakukan bisnis secara bersih dan bebas suap dan korupsi, serta lega telah memperoleh dukungan ketika harus berhadapan dengan tantangan suap dan korupsi di lapangan. Banyak dari mereka terinspirasi untuk mengikuti jejak BP dan mempertahankan standar-standar ABC BP, dan bahkan untuk mulai memberlakukan proses pengelolaan resiko serupa dalam kegiatan bisnis non-BP mereka di Indonesia.

Lebih penting lagi, sikap secara keseluruhan dari komunitas kontraktor dalam upaya menanggulangi suap dan korupsi telah jauh membaik. Para kontraktor kini memiliki keyakinan bahwa ketika mereka bekerja untuk BP, apabila harus memilih antara kepatuhan resiko ABC dan ‘menyelesaikan pekerjaan’, maka kepatuhan ABC harus selalu menang.

Jalan masih panjang untuk membasmi suap dan korupsi secara keseluruhan di Indonesia. Namun BP telah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keberanian dan komitmen dengan terus memperkuat pendekatan zero tolerance kami terhadap pelanggaran ABC. Melalui peningkatan proses pengelolaan kontraktor, kami memperkuat kontraktor agar tetap mendukung BP dalam perjuangan ini, dan melalui upaya ini kami tetap berkomitmen untuk memastikan seluruh bisnis BP di Indonesia memberi manfaat tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi negara secara keseluruhan.


[1] Pada tahun 2013 Transparansi Internasional menilai Indonesia 32 dari 100, yang mana 0 berarti suatu negara dinilai sangat korup.